Desa Besuk Kecamatan Tempeh Darurat Korupsi, Patut Di Periksa Peranan Sekdesnya
Lumajang, FBI .www.tabloidfbi.com-Perputaran roda pemerintahan Desa Besuk kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang (Jatim) patut mendapatkan perhatian khusus. Banyak warga mengeluh akibat ulah sekdes yang kuat dugaan memegang seluruh peranan dalam pemdes. Berbagai urusan yang berhubungan dengan keuangan dalam program desa besuk dipastikan sekdes yang pegang kendali. Jumat (6/9/2024).
Baik dalam proyek pembangunan program desa besuk dibentuk timlak namun fakta dilapangan mereka hanya sebatas atas nama. Segala keperluan laporan kepada sekdes, dia yang akan mensuplai timlak tidak punya kuasa dalam mengelola keuangan untuk pembelanjaan.
Berpotensi terjadinya permainan harga belanja barang guna mendapatkan keuntungan yang besar. Mayoritas kwalitas proyek pembangunan yang ada didesa besuk tidak sesuai spek dan amburadul.
Salah satu kasun saat diwawancarai awak media menerangkan bahwa dirinya hanya sebagai wayang golek. Tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diajak kordinasi, semua peranan dipegang sekdes.
“Saya tidak dilibatkan apa-apa semua peranan apa kata bu sekdes.” Ujarnya.
Hal itu dikuatkan oleh pernyataan beberapa RT/RW mereka kompak menegaskan kalau yang pegang peranan dipemdes besuk adalah sekdes. Bumdes coba dicek uangnya kemana dan siapa yang berperan disitu.
“Silahkan di cek Bumdes aktif gak, padahal anggaran selalu diberikan kesitu.” Ungkapnya.
Beberapa warga Besuk mengeluhkan hal yang sama, bahkan mereka juga menerangkan terkait adanya PTSL dengan biaya tinggi dan bervariasi. Kejanggalan dan indikasi penyimpangan yang menabrak aturan pasti sekdes otak dibelakang semua itu.
“PTSL dan penarikan pajak PBB dikuasai langsung oleh sekdes urgensinya apa, kami minta di periksa kapasitas dan tupoksi sekdes sesuai aturan karena berpotensi adanya pungli dan korupsi.”Jelasnya.
Sekdes Besuk Eka Susilowati saat diwawancarai awak media berusaha berkelit dengan memberikan jawaban atas tudingan tersebut. Dia mengatakan kalau masalah honor Rt/Rw belum turun dananya, untuk pembangunan ada timlaknya.
“Untuk honor Rt/Rw belum turun dananya, masalah banguan ada timlaknya. Masalah penarikan pajak PBB saya yang memungutnya karena kasun Darungan masih bangun rumahnya.” Tangkisnya.
Walaupun sekdes berusaha menepis semua tudingan namun patut dilakukan pengawasan yang lebih ketat, apalagi saat dia menjabat Plt kades. Karena kades Supat dipenjara, seakan dibuat kesempatan untuk mencari kekayaan pribadi.
Informasi yang falid menerangkan kalau sekdes selama menjadi Plt kades sudah membeli tanah 2 kavling di Dusun Wonorejo.
Tentunya info tersebut harus diperhatikan dan menjadikan pintu masuk untuk mengungkap dugaan korupsi, pungli dan penyalahgunaan kewenangan.
Tentunya ini harus diaudit keuangan desa dan peranan sekdes juga terkait pengambil kebijakan, tim media dan LSM akan segera melaporkan semua temuan kepada inspektorat kabupaten Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan di pemdes besuk.(Den).
