Kabupaten Ciamis FBI,- Www.tabloidfbi.com,- Korlap FPAB Ciamis Ifan Sofarudin Jouhari alias Ije menegaskan kembali bahwa Dapur MBG wajib menempuh prosedur Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sebagaimana diatur dalam regulasi kesehatan dan sanitasi pangan.
“Kewajiban ini mutlak menjadi tanggung jawab pihak yayasan yang menaungi Dapur MBG sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan anak bangsa da masyarakat,” ujarnya.
Ije menambahkan, sangat disayangkan, di lapangan terdapat praktik menyimpang dimana oknum-oknum tertentu, termasuk sebagian anggota DPRD, diduga melakukan intervensi dengan menitipkan proses penempuhan SLHS.
“Cara-cara seperti ini tidak hanya mencederai aturan, tetapi juga merusak integritas sistem perizinan serta membuka ruang penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
“Kami mengingatkan dengan tegas, jangan jadikan MBG sebagai komoditas kekuasaan atau sarana penguasaan oleh pihak maupun oknum tertentu, MBG adalah fasilitas untuk kepentingan masyarakat luas, bukan ladang kepentingan pribadi, apalagi menjadi alat politik atau bisnis kelompok tertentu,” ungkapnya.
“Maka dari itu, kami dari Forum Perlindungan Anak Bangsa atau FPAB mendorong kepada yayasan pengelola dapur MBG menempuh seluruh prosedur SLHS secara resmi, transparan, dan tidak mencari jalan pintas,” ucapnya.
“Juga untuk dinas kesehatan di Pemkab Ciamis agar menjalankan pengawasan ketat serta menolak segala bentuk intervensi atau titipan dari siapapun, serta DPRD Kabupaten Ciamis untuk tetap menjaga marwah lembaga legislatif dengan tidak mencampuri urusan teknis administratif yang sudah memiliki aturan baku,” paparnya.
Senada, juru bicara FPAB Okki Herna Suganda menyampaikan, penting untuk kita saling melindungi siapapun yang terlibat dalam program MBG khususnya di Ciamis, jangan sampai anak-anak generasi kita menjadi korban dari keserakahan dari para penguasa.
“Kami menegaskan, jika praktik intervensi, intimidasi dan penguasaan komoditas semacam ini dibiarkan begitu saja, maka MBG akan kehilangan tujuan mulianya dan justru berubah menjadi sumber masalah baru,” imbuhnya.
“Sudah saatnya semua pihak kembali ke rel aturan sesuai regulasi yang benar, demi terciptanya kesehatan masyarakat, kecerdasan siswa meningkat serta terjaganya wibawa pemerintahan daerah,” tukasnya.( taufik )
