DPW LSM LIDIK Jabar Tekan Pemkab Sumedang, Minta Klarifikasi Terbuka atas Dugaan Kekerasan dan Mutasi Kontroversial
SUMEDANG FBI.www.tabloidfbi.com – Sabtu, 29/8/2026— Tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Sumedang kian menguat seiring mencuatnya berbagai dugaan kasus yang melibatkan isu kekerasan, penganiayaan, intimidasi hingga mutasi yang dinilai kontroversial. Situasi ini mendorong Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM LIDIK Jawa Barat untuk mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat resmi permohonan audiensi kepada Wakil Bupati Sumedang.
Surat bernomor 001/DPW-LIDIK/JBR/VIII/2026 tertanggal 28 Agustus 2026 itu tidak hanya berisi permohonan pertemuan, tetapi juga secara substansial mendesak adanya klarifikasi terbuka dari pemerintah daerah atas isu yang telah berkembang luas di masyarakat dan media.
DPW LSM LIDIK menilai, lambannya penjelasan resmi dari pihak berwenang berpotensi memperkeruh keadaan. Informasi yang beredar tanpa verifikasi dinilai telah membentuk opini publik yang liar dan berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
“Ketika isu serius seperti dugaan kekerasan dan intimidasi dibiarkan tanpa penjelasan yang terang, maka ruang publik akan diisi oleh spekulasi. Ini yang harus segera dihentikan,” demikian sikap yang disampaikan dalam substansi surat tersebut.
Tak hanya itu, sorotan juga mengarah pada kebijakan mutasi yang dikaitkan dengan pihak tertentu dalam pusaran isu. DPW LSM LIDIK menilai, jika tidak dijelaskan secara transparan, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan administratif maupun penyalahgunaan kewenangan.
Melalui audiensi yang diajukan, DPW LSM LIDIK mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak hanya memberikan klarifikasi normatif, tetapi juga membuka ruang dialog yang faktual dan dapat diuji publik. Bahkan, apabila dimungkinkan secara hukum, pihak-pihak yang disebut dalam isu tersebut diharapkan dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan secara langsung.
Meski bersikap kritis, DPW LSM LIDIK menegaskan tetap berada dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Mereka menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran, khususnya yang berpotensi masuk ranah pidana, tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk membuktikannya.
“Audiensi ini bukan untuk menghakimi, melainkan memastikan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Sumedang belum memberikan pernyataan resmi terkait surat permohonan audiensi tersebut. Kondisi ini semakin menambah perhatian publik yang menunggu kejelasan atas isu yang berkembang.
DPW LSM LIDIK Jawa Barat menegaskan, keterbukaan informasi dan respons cepat dari pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial, mencegah disinformasi, serta melindungi marwah Kabupaten Sumedang dari polemik berkepanjangan.
Media tabloid fokus berita indonesia terus membuka ruang hak jawab kepada para pihak terkait pemberitaan agar mendapatkan keberimbangan berita sesuai undang undang nomor 40 tahun 1999 dan KEJ .
( Redaksi / Oesep Sarwat )
