LSM LIDIK KELUARKAN PERNYATAAN SIKAP: DUKUNG KEPEMIMPINAN PRESIDEN, DESAK PENEGAKAN HUKUM TANPA PANDANG BULU
JAKARTA FBI.www.tabloidfbi.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (LSM LIDIK) menyampaikan pernyataan sikap terkait dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sekaligus mendorong penegakan hukum yang tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh Pengurus Harian DPP LSM LIDIK, H. Nono Mujianto, bersama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM LIDIK Jawa Barat, Oesep Sarwat, S.Pd.I .
Dalam pernyataannya, LSM LIDIK menegaskan bahwa dukungan terhadap kepemimpinan Presiden merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pemerintahan, kedaulatan negara, persatuan bangsa, serta cita-cita mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.
LSM LIDIK juga menekankan bahwa dukungan tersebut tetap harus berjalan seiring dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, transparansi, serta kepentingan rakyat sebagai prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan.
Selain menyampaikan dukungan terhadap kepemimpinan nasional, LSM LIDIK turut menyatakan dukungan terhadap profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Menurut LSM LIDIK, dukungan terhadap institusi kepolisian bukan berarti membenarkan seluruh tindakan tanpa evaluasi. Sebaliknya, dukungan tersebut harus menjadi dorongan agar Polri senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, independensi, dan tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
Desak Dugaan Penyadapan Diusut Secara Menyeluruh
Salah satu poin penting dalam pernyataan sikap tersebut adalah desakan kepada aparat penegak hukum agar melakukan pemeriksaan dan pengusutan secara menyeluruh terhadap dugaan tindakan penyadapan yang berkaitan dengan Presiden Republik Indonesia maupun pejabat negara lainnya.
LSM LIDIK menilai bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum harus ditangani secara objektif, transparan, dan profesional. Apabila berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya tindakan yang terbukti melanggar hukum, seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengusutan juga diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain. Seluruh rangkaian peristiwa perlu diungkap berdasarkan alat bukti yang sah dan melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
LSM LIDIK menegaskan bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap orang, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, latar belakang, maupun kepentingan politik.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum,” demikian substansi sikap yang disampaikan jajaran LSM LIDIK.
Dorong Sikap Kritis dan Bertanggung Jawab
Lebih lanjut, LSM LIDIK berpandangan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional, kepercayaan masyarakat, dan kehormatan institusi negara.
Organisasi tersebut juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Setiap informasi harus melalui proses pemeriksaan silang (cross-check), sehingga tidak berkembang menjadi fitnah, provokasi, maupun pembentukan opini yang menyesatkan.
Namun demikian, kehati-hatian dalam menerima informasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan dugaan pelanggaran hukum. Setiap dugaan tetap harus memperoleh perhatian dan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.
LSM LIDIK menegaskan bahwa kebenaran harus ditemukan melalui fakta, bukti, dan proses hukum yang sah, bukan berdasarkan opini sepihak, tekanan, ataupun kepentingan kelompok tertentu.
Hukum Harus Berdiri Tegak
Melalui pernyataan sikap ini, LSM LIDIK berharap seluruh elemen bangsa dapat menjaga persatuan, menghormati konstitusi, serta bersama-sama mengawal penegakan hukum agar berjalan secara adil dan tidak diskriminatif.
Dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan institusi Polri, menurut LSM LIDIK, harus diiringi dengan pengawasan masyarakat yang objektif, kritis, dan bertanggung jawab.
“Usut tuntas setiap dugaan kejahatan. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jangan biarkan jabatan menjadi tameng dan jangan biarkan kekuasaan menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Negara harus hadir, hukum harus berdiri tegak, dan keadilan harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” menjadi penegasan dalam pernyataan sikap tersebut.
LSM LIDIK menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif, mengawal kepentingan masyarakat, serta mendorong terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
Redaksi
