Koalisi 99 Surati DPR RI! Kasus Viral Rumdis Wabup Sumedang Desak Diusut Tuntas, DPRD Disorot Diduga Mandul dan Tersandera Kepentingan Politik!
DPRD Sumedang Diduga Mandul dan Tersandera Politik? Koalisi 99 Surati DPR RI, Desak Bongkar Kasus Viral Rumdis Wabup hingga Dugaan Pembungkaman Pers!
Sikap Sejumlah Fraksi yang Awalnya Mendukung Hak Angket Berubah dalam Rapim, Koalisi 99 Pertanyakan Fungsi Pengawasan DPRD. Dugaan Pelecehan Seksual Verbal, Kekerasan, Intimidasi, hingga Tekanan Takedown Berita Diminta Diusut Transparan!
SUMEDANG FBI.www.tabloidfbi.com — TABLOID FOKUS BERITA INDONESIA (FBI) | Senin, 16 November 2026.
Polemik kasus viral Kabupaten Sumedang kembali menjadi sorotan. Kali ini, Koalisi 99 Peduli Sumedang mengambil langkah dengan menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Pimpinan Komisi III DPR RI, mendesak adanya pengawasan dan penanganan serius terhadap sejumlah dugaan pelanggaran hukum yang menjadi perhatian masyarakat.
Persoalan tersebut mencakup dugaan pelecehan seksual secara verbal, kekerasan, intimidasi, hingga dugaan pembungkaman kebebasan pers yang dikaitkan dengan kasus viral Sumedang.
Kasus tersebut diduga berkaitan dengan peristiwa di Rumah Dinas Wakil Bupati Sumedang pada 17 Agustus 2026, yang disebut-sebut menyeret nama Wakil Bupati Sumedang berinisial FA dan mantan Sekretaris Pribadi berinisial RY.
Tidak berhenti di situ, Koalisi 99 juga meminta klarifikasi terhadap informasi mengenai dugaan keterkaitan seorang anggota DPR RI berinisial F dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat maupun lembaga yang berwenang. Penyebutan pihak-pihak terkait tidak berarti mereka telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Surat terbuka bernomor 009/K99-PS/XI/2026, tertanggal 16 November 2026, mencantumkan dua Dewan Pembina Koalisi 99 Peduli Sumedang, yakni Dr. H. Ecek Karyana, S.Kep., Ners., M.H. dan Kyai HM. Rd. Abdurrozaq L. Muftiy, M.Ag., sebagai penandatangan.
Koalisi 99 Peduli Sumedang merupakan gabungan unsur LSM, ORMAS, aktivis, penggiat media sosial, wartawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
DPRD Sumedang Disorot Diduga Mandul: Ke Mana Fungsi Pengawasan Wakil Rakyat?
Kritik tajam Koalisi 99 tidak hanya tertuju pada dugaan peristiwa yang menjadi polemik, tetapi juga pada sikap DPRD Kabupaten Sumedang dalam menyikapi persoalan tersebut.
Koalisi 99 menilai hasil Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Sumedang pada 4 November 2026 belum memberikan jawaban yang memadai terhadap berbagai pertanyaan masyarakat.
Menurut Koalisi, DPRD terlalu bertumpu pada pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM, bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan secara politik.
Koalisi mempertanyakan mengapa pernyataan penyelesaian politik tersebut tidak diikuti dengan mekanisme klarifikasi yang lebih terbuka melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
“Apakah fungsi pengawasan DPRD cukup diselesaikan dengan mendengarkan pernyataan Gubernur Jawa Barat? Mengapa aspirasi masyarakat untuk menghadirkan para pihak melalui RDP/RDPU secara terbuka belum diwujudkan?”
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu inti kritik Koalisi 99 dalam surat terbukanya.
Koalisi menilai lembaga legislatif seharusnya dapat menunjukkan independensi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Bahkan, Koalisi 99 mempertanyakan apakah DPRD Sumedang telah tersandera kepentingan politik tertentu sehingga terkesan enggan menggelar forum RDP/RDPU secara terbuka.
Namun, dugaan adanya kepentingan politik yang memengaruhi keputusan DPRD tersebut masih merupakan penilaian Koalisi dan belum terbukti.
Awalnya Mendukung Hak Angket, Mengapa Sikap Sejumlah Fraksi Berubah dalam Rapim?
Koalisi 99 juga menyoroti dinamika sikap sejumlah fraksi partai politik di DPRD Kabupaten Sumedang.
Menurut Koalisi, sejumlah unsur fraksi sebelumnya menunjukkan dukungan terhadap aspirasi pengawasan, termasuk wacana penggunaan hak angket.
Akan tetapi, ketika Rapim DPRD dilaksanakan pada 4 November 2026, sejumlah fraksi justru menyetujui pernyataan bahwa persoalan viral Sumedang telah diselesaikan secara politik.
Perubahan sikap tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan Koalisi 99.
“Ada apa dengan perubahan sikap sejumlah fraksi? Awalnya mendukung mekanisme pengawasan, tetapi dalam Rapim justru menyetujui penyelesaian secara politik tanpa melanjutkan persoalan ke RDP/RDPU.”
Koalisi menduga terdapat kemungkinan kepentingan internal politik yang memengaruhi perubahan sikap tersebut.
Karena itu, Koalisi meminta setiap fraksi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan dan dasar pertimbangan keputusan yang diambil.
Koalisi menegaskan bahwa perbedaan sikap politik merupakan hak setiap fraksi, tetapi perubahan sikap yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat sepatutnya dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai kepentingan politik justru mengaburkan fungsi pengawasan. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai alasan keputusan yang diambil oleh para wakil rakyat.”
Rumah Dinas Wabup Dibangun dan Dipelihara dengan Anggaran Publik, Dugaan Pelanggaran Hukum Tidak Boleh Ditoleransi!
Koalisi 99 memberikan perhatian khusus terhadap lokasi dugaan peristiwa, yakni Rumah Dinas Wakil Bupati Sumedang.
Menurut Koalisi, rumah jabatan pejabat daerah merupakan fasilitas negara yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Fasilitas tersebut dibangun dan dipelihara menggunakan anggaran publik sesuai sumber pembiayaan yang berlaku, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Koalisi mengingatkan bahwa rumah jabatan bukanlah ruang pribadi yang kebal terhadap pengawasan maupun penegakan hukum.
“Rumah dinas pejabat merupakan fasilitas negara yang dibiayai dari uang rakyat. Jika benar terdapat pelecehan seksual verbal, kekerasan, atau intimidasi di lingkungan rumah jabatan, maka peristiwa tersebut harus diperiksa secara serius dan diproses sesuai hukum yang berlaku.”
Koalisi menegaskan bahwa dugaan peristiwa pada 17 Agustus 2026 harus diperiksa berdasarkan fakta, keterangan para pihak, dan bukti yang sah.
Apabila terdapat dasar hukum yang cukup, aparat penegak hukum diminta melakukan pemeriksaan secara profesional, independen, dan tanpa diskriminasi.
Koalisi juga meminta perlindungan terhadap pihak yang diduga menjadi korban, sekaligus penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Siapa pun yang diduga terlibat harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan.”
Koalisi menilai kejelasan penanganan persoalan tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta marwah pemerintahan Kabupaten Sumedang.
Dugaan Intimidasi Wartawan dan Tekanan Takedown Berita: Siapa yang Memerintahkan?
Sorotan Koalisi 99 juga mengarah pada informasi mengenai dugaan intimidasi terhadap insan pers yang memberitakan kasus viral Sumedang.
Koalisi meminta aparat penegak hukum menelusuri informasi mengenai dugaan adanya tekanan terhadap wartawan, termasuk dugaan permintaan penurunan atau takedown berita yang disertai intimidasi.
Menurut Koalisi, apabila terdapat bukti bahwa seorang wartawan mendapatkan ancaman atau tekanan melawan hukum karena menjalankan tugas jurnalistik secara sah, tindakan tersebut harus diperiksa sesuai ketentuan hukum.
“Jika benar ada intimidasi dan tekanan untuk menurunkan pemberitaan, siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan, dan apakah terdapat pihak lain yang mengendalikan tindakan tersebut? Semuanya harus diungkap berdasarkan bukti.”
Koalisi meminta agar dugaan keterlibatan pihak yang memerintahkan atau mengorganisasi intimidasi turut ditelusuri apabila terdapat dasar dan bukti yang memadai.
Koalisi menegaskan bahwa kebebasan pers tidak boleh dikorbankan demi melindungi kepentingan pihak tertentu.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
Namun, Koalisi juga mengingatkan bahwa setiap pemberitaan wajib menjunjung tinggi akurasi, keberimbangan, verifikasi, dan penghormatan terhadap hak jawab.
Perlu dibedakan pula antara permintaan hak jawab atau koreksi yang sah dengan tindakan intimidasi atau pemaksaan penurunan berita yang melanggar hukum.
Dugaan Keterkaitan Anggota DPR RI Berinisial F dari PAN Diminta Diklarifikasi
Dalam surat terbukanya, Koalisi 99 meminta perhatian DPR RI terhadap informasi mengenai dugaan keterkaitan seorang anggota DPR RI berinisial F dari Partai Amanat Nasional.
Koalisi menilai informasi tersebut perlu diklarifikasi secara objektif agar tidak terus berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Apabila terdapat informasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, Koalisi meminta agar persoalan tersebut diteruskan kepada lembaga yang berwenang.
Jika menyangkut dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI, Koalisi meminta perhatian Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Koalisi menegaskan bahwa pemeriksaan dan klarifikasi justru diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi serta melindungi hak dan nama baik semua pihak.
Koalisi 99 Siapkan Jalur Hukum ke Polda Jabar, Kawal Kasus hingga DPR RI dan Kemendagri
Koalisi 99 Peduli Sumedang menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur hukum dan mekanisme kelembagaan.
Langkah yang direncanakan meliputi:
1. Polda Jawa Barat: Menempuh mekanisme pelaporan dan meminta kejelasan penanganan dugaan peristiwa sesuai bukti yang tersedia.
2. Komisi III DPR RI: Memohon atensi serius, pengawasan penegakan hukum, dan kesempatan audiensi resmi.
3. MKD DPR RI: Meminta klarifikasi apabila ditemukan dasar dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI.
4. DPP Partai PAN: Menyampaikan permohonan klarifikasi terhadap informasi dugaan keterkaitan anggota partai.
5. Kementerian Dalam Negeri: Menyampaikan aspirasi mengenai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kementerian.
Koalisi berharap langkah tersebut dapat mendorong pemeriksaan yang profesional dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
“Penyelesaian secara politik tidak otomatis menghapus kewajiban pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang didukung bukti. Penegakan hukum harus berjalan objektif tanpa memandang jabatan maupun kepentingan politik.”
Dua Dewan Pembina Koalisi 99 Tercantum dalam Surat Terbuka kepada DPR RI
Surat terbuka Koalisi 99 Peduli Sumedang tertanggal 16 November 2026 mencantumkan dua nama Dewan Pembina sebagai penandatangan, yakni:
Dr. H. Ecek Karyana, S.Kep., Ners., M.H.
Kyai HM. Rd. Abdurrozaq L. Muftiy, M.Ag.
Dalam surat tersebut, Koalisi 99 menegaskan bahwa perjuangan yang ditempuh bukan untuk menghakimi siapa pun, menjatuhkan martabat pejabat tertentu, ataupun menciptakan kegaduhan politik.
Koalisi menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah memperjuangkan transparansi, kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Koalisi berharap persoalan tersebut mendapatkan penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Kabupaten Sumedang tetap aman, kondusif, dan bermartabat.
“KAWAL KEADILAN, TEGAKKAN HUKUM TANPA TEBANG PILIH, JAGA MARWAH SUMEDANG DAN KEHORMATAN NKRI!”
Tabloid FBI Buka Ruang Hak Jawab dan Hak Klarifikasi kepada Semua Pihak
Sebagai bagian dari komitmen terhadap profesionalisme jurnalistik, Redaksi Tabloid Fokus Berita Indonesia (FBI) membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang namanya disebut maupun yang berkepentingan dalam pemberitaan ini.
Kesempatan tersebut terbuka bagi Wakil Bupati Sumedang, mantan Sekretaris Pribadi berinisial RY, anggota DPR RI yang disebut berinisial F, pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang, fraksi-fraksi partai politik terkait, serta pihak lainnya.
Redaksi menegaskan bahwa ruang klarifikasi tersebut diberikan untuk menjaga keberimbangan informasi sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Setiap pihak memiliki hak untuk memberikan penjelasan, membantah informasi yang dinilai tidak benar, maupun menyampaikan dokumen pendukung yang relevan.
Seluruh tuduhan dalam pemberitaan ini tetap berstatus dugaan dan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti sebelum adanya pemeriksaan dan keputusan lembaga berwenang.
Hingga penyusunan berita ini, tanggapan langsung dari pihak-pihak yang disorot belum disertakan. Redaksi tetap membuka kesempatan klarifikasi dan akan memuat hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, keadilan tidak cukup hanya dinyatakan dalam forum politik. Keadilan harus diwujudkan melalui keterbukaan, pemeriksaan yang objektif, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Editor : N.Mujianto






