MAJALENGKA FBI, www.tabloidfbi.com – Sabtu, 21 November 2026, Eksekusi pengosongan rumah merupakan tindakan hukum berupa pelaksanaan putusan pengadilan yang memerintahkan pihak yang kalah dalam perkara perdata untuk meninggalkan, menyerahkan, dan mengosongkan rumah atau bangunan kepada pihak yang berhak, melalui mekanisme eksekusi oleh pengadilan. Berdasarkan Pasal 195 ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (HIR), pelaksanaan eksekusi pengosongan dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.
Eksekusi pengosongan rumah bukan merupakan tindakan sepihak, melainkan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat, sedangkan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dijalankan oleh juru sita pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.
Sedangkan saat ini yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Majalengka bertindak sewenang aturan yang diberlakukan, bahwa sampai dengan surat yang dibuat termohon eksekusi belum pernah menerima salinan penetapan eksekusi tanggal 19 November 2026 maupun surat teguran dari ketua Pengadilan Negeri Majalengka, sehingga termohon tidak pernah diberi kesempatan dan tenggang waktu 8 hari untuk melaksanakan secara sukarela sebagaimana diwajibkan Pasal 196 HIR. Oleh karena itu pelaksanaan eksekusi pada tanggal 26 November 2026 adakah Prematur dan cacat Prosedur.
Adapun beberapa kesalahan dalam surat yang dikirimkan oleh PN adalah edaran surat dari PN. 1. Yang paling fatal: “Di – BANDUNG”, yang seharusnya di Majalengka.
Di halaman 1, setelah daftar penerima:
1. Kapolsek Cigasong
2. Danramil Majalengka
3. Camat Cigasong
4. Kepala Kepolisian Pamong Praja Majalengka
5. Lurah Kelurahan Majalengka
Semuanya pejabat di Majalengka. Tapi di bawahnya ditulis di Bandung.
Padahal ini surat dari PN Majalengka, objeknya di Cigasong, Majalengka. Seharusnya ditulis “Di – Majalengka”. Ini jelas salah. Yang ke 2 disebutkan, Lurah-nya salah, objeknya ada di Kelurahan Cigasong, Kecamatan Cigasong, tetapi yang dimintai bantuan ditulis Lurah Kelurahan Majalengka.
Surat pemberitahuan tersebut sudah jelas salah, yang benar seharusnya Lurah Cigasong. Lurah Majalengka itu kelurahan lain, tidak ada hubungannya dengan objek eksekusi. Terus dari jabatan salah tulis, ditulis Kepala Kepolisian Pamong Praja Majalengka, yang benar adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP). Tidak ada namanya Kepolisian Pamong Praja. Dan yang terakhir dari kejanggalan surat tersebut dari penulisan lain yang tidak rapi,
– Nomor surat di atas tidak lengkap, hanya `/PAN.PN.W11-U14/HK.02/XI/2026` tanpa nomor urut di depan, a.n. Ketua Pengadilan Negeri Majalengka, Panitera— ini secara administrasi boleh, tapi untuk surat sepenting eksekusi, idealnya ditandatangani langsung atau ada penjelasan pendelegasian yang jelas
Salah yang substansial / membuat surat cacat, jikalau surat bantuan pengamanan salah alamat dan salah lurah, prosedur pengamanan dan pemberitahuan ke pejabat wilayah yang benar tidak terpenuhi.
Maka dengan itu, Herman selaku Ketua LSM Lidik mengatakan Bahwa Penetapan dan Surat Permohonan Bantuan Pengamanan Eksekusi tanggal 20 November 2026 mengandung cacat administrasi yang serius, antara lain ditujukan ke ‘BANDUNG’ padahal objek di Majalengka, dan ditujukan kepada Lurah Kelurahan Majalengka padahal objek berada di Kelurahan Cigasong, sehingga menunjukkan ketidakcermatan dan ketidaktepatan prosedur eksekusi yang dimohonkan.
(Eli Nursari/Kabiro Mjlk)




