Kabupaten Ciamis,-
Www.tabloidfbi.com,- Kebijakan Tunjangan Dianggap Tidak Adaptif dengan Kondisi Keuangan Daerah di tengah tekanan fiskal dan terus membengkaknya kebutuhan pembangunan, pemerintah Kabupaten Ciamis dihadapkan pada persoalan pelik yaitu defisit anggaran yang belum juga terselesaikan, hal tersebut diungkapkan oleh pemerhati sosial sekaligus tokoh masyarakat asal Ciamis Dedi Setiabudi SH.
Menurut dedi, salah satu pos pengeluaran yang mencuri perhatian publik adalah alokasi tunjangan untuk anggota DPRD Kabupaten Ciamis yang nilainya sangat fantastis. Senin 5/5/2025
“Tunjangan itu diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 7 Tahun 2020, sebagai revisi dari dua peraturan sebelumnya yang mengatur hak keuangan dan administratif bagi pimpinan serta anggota dewan. Kebijakan tersebut mencakup tunjangan perumahan, transportasi, uang kehormatan, hingga honorarium,” ujarnya.
Dedi menambahkan, namun dalam praktiknya, belum ada evaluasi publik yang menyeluruh apakah alokasi tersebut berdampak langsung pada peningkatan kinerja legislatif atau efisiensi tata kelola pemerintahan yang menajdikan adanya ketimpangan Antara Hak dan Kinerja Legislator.
Dedi Setiabudi juga mempertanyakan, apakah besarnya fasilitas yang diberikan kepada wakil rakyat itu telah menghasilkan produktivitas yang sesuai dengan harapan atau hanya sekedar memenuhi untuk mendapatkan tunjangan saja,? Menurutnya, DPRD seharusnya turut aktif mencari solusi atas defisit anggaran dan rendahnya PAD, bukan justru menjadi beban dalam pos belanja tetap daerah.
“Dengan tunjangan rumah delapan juta rupiah dan transportasi sembilan juta per bulan, mereka seharusnya bisa menunjukkan kerja yang sepadan serta meberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.
“Kebijakan tunjangan rumah bagi anggota DPRD yang tidak menggunakan rumah dinas, minimal cari tempat tinggal yang dekat dengan kantor, karena jika terlalu jauh, jelas itu berpengaruh ke kinerja karena energi terkuras untuk perjalanan,” kritiknya.
Dedi juga menyampaikan, perlunya peninjauan menyeluruh di tengah desakan efisiensi, publik menuntut transparansi dan evaluasi menyeluruh atas pemberian tunjangan kepada anggota legislatif tersebut, hal ini penting agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah benar-benar berdampak pada pelayanan publik.
“Kondisi keuangan kita masih defisit, PAD juga minim, seharusnya ada langkah konkret dari dewan untuk ikut menyehatkan APBD, bukan justru memperbesar beban belanja tetap,” lanjut Dedi.
Menurut Dedi, Pemkab perlu meninjau kembali seluruh skema tunjangan dan menyelaraskannya dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas anggaran, kalau mau serius membenahi keuangan daerah, jangan hanya menyasar sektor teknis, evaluasi belanja politis seperti ini juga wajib dilakukan,” tambahnya.
Senada, praktisi hukum asal Ciamis Aep Saepudin mengatakan, jika aturan tersebut merupakan suatu hak dan kewajiban untuk anggota DPRD Ciamis, maka sayogyanya itu dijalankan sesuai dengan peruntukannya, maka harus ada panismen jika tidak dilakukan sesuai kaharusannya dengan diberhentikannya tunjangan sewa rumah tersebut.
“Kembalikan ke peraturan saja, biar tidak menjadi sebuah perdebatan atau opini masyarkat terkait hal tersebut, apalagi dengan kondisi saat ini yang sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
“Jika melihat nomenklatur terkait tunjangan sewa rumah untuk anggota DPRD Ciamis, jika tidak digunakan oleh si penerima, maka sejatinya tunjangan tersebut lebih baik diberhentikan dan alihkan ke sesuatu hal yang kepntingannya untuk masyarakat luas,” ungkapnya.
“Secara pribadi saya tidak mengetahui persis anggota dewan yang mengontrak di seputaran kota Ciamis, tetapi sepengetahuan saya anggota DPRD Ciamis semuanya memiliki rumah pribadi yang ditinggalinya saat ini, jika tunjangan sewa rumah tersebut tidak digunakan sebaiknya anggaran tersebut dikemabalikan ke keuangan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.( taufik )
