Kabupaten Ciamis,- Www.tabloidfbi.com,- Standar Operasional Pelaksanaan atau SOP bukan hanya sebatas slogan atau bahkan sekedar pemenuhan persyaratan berdirinya SPPG untuk memenuhi kebutuhan sajian makan bergizi gratis atau MBG.
Sayogyanya SPPG harus menerapkan SOP tersebut, bukan sebatas jadi persyaratan dan hanya menjadi hiasan dinding serta seonggok kertas di dapur SPPG, karena sejatinya SOP itu dibuat untuk dilaksanakan demi meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bahkan sampai keracunan.
Hal tersebut diungkapkan oleh tokoh masyarkat sekaligus pelaku usaha asal Lakbok Deni Suganda, melalui sambungan telpon ia menyampaikan juga, dengan dugaan keracunan puluhan siswa yang terjadi di wilayah kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis menjadi pukulan telak bagi pelaku dan pengawas dalam program MBG tersebut. Senin 29/9/2025
“Menjadi pukulan telak bagi para pelaku dan BGN dalam program MBG di kabupaten Ciamis dengan kejadian tersebut, sehingga perlu pengawasan yang sangat ketat dari semua pihak, anak-anak didik kita jangan menjadi korban,” ujarnya.
Deni menambahkan, sebagai forum perlindungan anak bangsa sangat menyayangkan dengan kejadian tersebut sehingga perlu saling koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam program tersebut, melalui program MBG ini sangat besar dampaknya apalagi anak-anak sekolah sebagai tulang punggung kemajuan bangsa di masa depan jadi taruhannya.
“Adapun dinas kesehatan dan perizinan harus menerbitkan SLHS dimana sebelumnya akan verifikasi menejmen pengelolaan,SDM dan memferifikasi sarana yg jadi pelengkap di SPPG,yang jelas harus sesuai fakta.Jangan sampai ada intimidasi dan intervensi dari pihak manapun untuk dalam menerbitkan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi atau SLHS,” tegasnya.
Deni menuturkan, kepemilikan SLHS itu bagian dari persyaratan wajib untuk setiap dapur SPPG untuk bisa beroperasi, sehingga dinas kesehatan dan perizinan untuk memenuhi persyaratan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan fakta dilapangan, dan harus dikombinasikan dengan aturan atau regulasi yang sudah dikeluarkan oleh BGN.
“Regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pihak Badan Gizi Nasional atau BGN harus saling beririsan atau selaraskan dengan aturan dalam pemenuhan penerbitan SLHS. Pihak dinas kesehatan melalui puskesmas yg dilibatkan dalam kunjungan dapur SPPG harus menjadi verifikator yang bisa dihandalkan, sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang bisa menimbulkan sesuatu yang buruk untuk program tersebut,” paparnya.
“Perlu diingat, pentingnya memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi atau SLHS bukan sekedar tentang mengetehui bagaimana cara pengolahan bahan baku makanan yang benar saja, tetapi melalui proses pemeriksaan para penjamah makanan atau koki, melalui test tersebut bisa diketahui apakah koki tersebut sehat dan tidak memiliki penyakit menular, sehingga kemanan makanan yang disajikan lebih terjamian kebersihan, gizi dan higienisnya,” jelasnya.
“Jangan sampai anak-anak kita jadi korban, pemerintah daerah, BGN dan pemilik dapur SPPG harus saling berkoordinasi dengan baik agar program MBG tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, mengingat MBG ini merupakan program strategis presiden yang harus dilaksanakan dan di sukseskan,” pungkasnya.( taufik)
