Komisi II DPR RI Tegaskan Dukungan Penuh untuk IPDN, Anggaran 2026 Naik Jadi Rp814 Miliar
Jatinangor FBI .www.tabloidfbi.com – Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberlanjutan dan kemajuan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam berbagai aspek. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H, saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kampus IPDN Jatinangor, Rabu (11/03/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Rifqinizamy menegaskan bahwa DPR RI akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di lingkungan IPDN. Menurutnya, hasil pantauan menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur di IPDN saat ini belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah praja yang terus bertambah.
“Komitmen DPR RI adalah mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur di IPDN, karena berdasarkan pantauan kami ketersediaan infrastruktur di IPDN belum berbanding proporsional dengan jumlah praja yang ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026, dengan dukungan Presiden RI, anggaran IPDN dari APBN akan mengalami peningkatan signifikan. Dari sebelumnya sebesar Rp578 miliar, anggaran tersebut direncanakan naik menjadi sekitar Rp814 miliar.
“Anggaran ini akan dialokasikan untuk menyelesaikan perbaikan mess kesatriaan di IPDN serta berbagai fasilitas penunjang lainnya,” jelas Rifqi.
Selain pembangunan infrastruktur, Komisi II DPR RI juga menyoroti anggaran kebutuhan makan praja IPDN. Saat ini, anggaran makan praja IPDN masih berada di angka Rp43.000 per orang per hari, jauh di bawah lembaga pendidikan kedinasan lain seperti Akpol, TNI AD, dan TNI AL yang mencapai sekitar Rp75.000 per orang per hari.
“Dengan adanya Bantuan Presiden ini diharapkan anggaran makan praja dapat meningkat, sehingga ketersediaan makanan bergizi dapat mendukung terciptanya calon-calon pamong praja yang lebih berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang turut mendampingi kunjungan kerja tersebut mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan DPR RI terhadap pengembangan IPDN.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri bersama Rektor IPDN tengah melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem penerimaan calon praja, kurikulum pendidikan, hingga sistem pembinaan di dalam kampus.
“Pekerjaan rumah IPDN ke depan adalah melakukan pembenahan kurikulum yang lebih relevan, melakukan rebranding kampus melalui perbaikan kultur akademik dan pembinaan, mengaktifkan peran alumni, serta menjaga semangat Bhineka Nara Eka Bhakti,” ujarnya.
Rektor IPDN juga menyampaikan bahwa tambahan anggaran dari APBN tahun 2026 akan dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas praja, termasuk mengganti seluruh tempat tidur dan lemari pakaian praja serta melakukan rehabilitasi asrama.
Selain itu, pihak IPDN juga berharap dukungan Komisi II DPR RI dalam mendorong kuota penerimaan praja tahun 2026 yang diusulkan sebanyak 1.410 praja kepada Kementerian PAN-RB.
Menurut Rektor, jumlah penerimaan praja yang terlalu sedikit dapat berdampak pada pemanfaatan fasilitas asrama serta jam mengajar para dosen di IPDN.
Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta pejabat eselon I kementerian yang merupakan alumni IPDN. Kehadiran para alumni ini sekaligus menjadi forum dialog bersama Komisi II DPR RI terkait upaya memperkuat keberlangsungan dan kemajuan IPDN di masa mendatang.
Sumber:
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
La Ode Muhamad Alam Jaya, S.STP., M.Si. ( N.M )
