Lumajang – Bergejolaknya warga saat pemasangan portal didusun kamar sumbersari desa supit urang kecamatan pronojiwo kabupaten lumajang (Jatim). Menjadi sorotan LSM-GMPK Lumajang yang kebetulan berada dilokasi saat terjadinya gejolak tersebut. Apa yang menjadi keluhan dan tuntutan mayoritas warga sekitar disampaikan kepada GMPK. Setelah memalui beberapa kajian dan penelusuran kepada pihak terkait baik pemerintah desa maupun pemkab Lumajang. Terkesan sangat dipaksakan tanpa memperhatikan rasa keadilan dan keselamatan warga. Sangat disayangkan kenapa hal ini bisa terjadi tanpa kordinasi untuk meminta persetujuan warga. Sabtu (3/2/2024).
Dengan tegas Guntur nugroho menyampaikan, sebelum kelokasi GMPK sudah kordinasi dengan pihak PUPR Lumajang terkait pemasangan portal tersebut. Dan memberikan pandangan serta masukan kepada mereka agar ditinjau ulang, karena melihat dampak negativ dari segi perekonomian dan keselamatan dari bencana erupsi semeru. Karena itu adalah jalur masuk kawasan zona merah akses untuk evakuasi ketika terjadi bencana gunung semeru. Jika dipasang portal akan membahayakan jiwa masyarakat yang tinggal diatas. Karena portal manual diberlakukan buka tutup dan dijaga manusia, yang kemungkinan besar terjadi human eror kelalaian. Tentu akan sangat merepotkan warga dalam sirkulasi perekonomian dan ketika terjadi bencana.
Masih menurut Guntur, yang lebih mengerikan lagi GMPK mwnyoroti adanya konflik kepentingan penyalahgunaan kewenangan karena pemasangan portal tersebut tidak melalui persetujuan warga yang tinggal diatas. Jika alasan PUPR, Dinas perhubungan dan pemerintah desa untuk pemeliharaan jalan maka pemasangan portal seharusnya berada diakses jalur utama yaitu depan bale desa supit urang. Kalau yang dilakukan sekarang nampak jelas sekali kesenjangan dan kesengajaan otoriter. Terindikasi ketidak adilan dan mengucilkan warga dusun kamar sumbersari.
Sambung Guntur, yang lebih parah lagi kegiatan ini didukung oleh pemerintah kabupaten melalui asisten daerah kan ngawur. Apakah mereka tidak meninjau dan menganalisa sebelum mensetujui dan memfasilitasi kegiatan pemasangan portal itu.
Untuk itu kenapa GMPK turun lapangan dan berada dipihak masyarakat yang berpotensi dirugikan oleh kebijakan yang kurang tepat. Indikasi penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan nampak jelas.
“Ini menambah deretan catatan buruk pelayanan dan kebijakan pemerintah kabupaten Lumajang. Ternyata lebih mengedepankan kepentingan dan keperpihakan kepada kelompok tertentu dari pada keadilan bagi masyarakat luas.” Imbuhnya. (Den)
