Kebijakan Mutasi KDM Dinilai Tidak Sesuai Harapan, Kepala Sekolah SMA/SMK di Jawa Barat Keluhkan Jarak dan Ketidaktepatan Penempatan.
Sumedang FBI. www.tabloidfbi.com — jumat, 31/10/2025 Kebijakan mutasi Kepala Dinas Pendidikan (KDM) Provinsi Jawa Barat terhadap sejumlah Kepala Sekolah SMA dan SMK menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan para pendidik. Banyak kepala sekolah merasa kebijakan tersebut tidak sesuai harapan karena penempatan baru dinilai tidak memperhatikan jarak domisili, usia, dan beban kerja yang ada.
Dari hasil wawancara tim media Tabloid Fokus Berita Indonesia (FBI) dengan salah seorang kepala sekolah tingkat SMA di wilayah Priangan Timur yang enggan disebutkan namanya, ia mengaku bahwa mutasi tahun 2025 ini membawa duka bagi banyak kepala sekolah.
“Kami sebagai ASN tentu harus siap melaksanakan setiap penugasan. Tapi, di sisi lain, kebijakan mutasi kali ini terasa berat karena jarak sekolah baru yang ditempuh bisa mencapai tiga jam perjalanan dari rumah. Kondisi ini jelas menguras tenaga dan waktu,” ujarnya dengan nada kecewa.
Hal senada juga diungkapkan beberapa kepala sekolah SMK yang mengalami hal serupa. Mereka menilai, mutasi yang dilakukan tidak memperhatikan asas proporsionalitas dan keseimbangan wilayah. Sejumlah kepala sekolah yang telah berpengalaman dan berprestasi justru dipindahkan jauh dari wilayah asalnya, sementara sebagian lainnya tetap di tempat lama meskipun masa jabatannya telah lama melewati batas rotasi yang wajar.
Pengamat pendidikan menilai, langkah mutasi ini memang sah secara administratif, namun kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dan efektivitas kerja. Mutasi yang tidak mempertimbangkan faktor jarak dan kondisi personal ASN dapat berdampak pada penurunan motivasi, bahkan kualitas layanan pendidikan di sekolah.
Sejumlah pihak mendesak agar KDM dan BKD Provinsi Jawa Barat segera melakukan evaluasi terhadap pola mutasi yang diterapkan tahun ini. Transparansi dan objektivitas dianggap perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif maupun kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada tenaga pendidik yang telah berdedikasi.
“Kami berharap ada peninjauan ulang atau setidaknya mekanisme keberatan yang jelas, agar para kepala sekolah bisa menyampaikan aspirasi mereka tanpa rasa takut,” tambah sumber dari kalangan kepala sekolah lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Pendidikan maupun BKD Jawa Barat terkait berbagai keluhan tersebut.( N.Mujianto )
