SKANDAL AGRARIA DI KUTAI TIMUR MEMANAS! PT GAM DITUDING ABAIKAN HAK PETANI, PUTUSAN PENGADILAN DIPERTANYAKAN, NEGARA DIMINTA TURUN TANGAN
Sengketa Lahan Belum Tuntas, Kelompok Tani CAL Desak Pemerintah, Kementerian ESDM, dan Aparat Penegak Hukum Usut Dugaan Pelanggaran Hak Rakyat
KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR FBI.www.tabloidfbi.com — Senin, 9 November 2026.
Konflik agraria antara Kelompok Tani (Poktan) Cinta Alam Lestari (CAL) dengan PT GAM di Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan tajam. Persoalan yang menyangkut penguasaan lahan, hak masyarakat, putusan pengadilan, hingga dugaan pengabaian kewajiban perusahaan pertambangan dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat.
Di tengah aktivitas pertambangan yang disebut terus berlangsung, kelompok tani mempertanyakan kepastian hukum atas tanah yang mereka klaim sebagai lahan milik masyarakat dan ahli waris.
Pertanyaan mendasarnya: apakah putusan pengadilan dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan kewajiban penyelesaian hak atas tanah masyarakat?
Persoalan tersebut menjadi perhatian Ketua DPD FPPI Kalimantan Timur, Wahyu, bersama sejumlah pihak yang memberikan pendampingan dan perhatian terhadap perjuangan Kelompok Tani CAL.
PUTUSAN PENGADILAN BUKAN ALASAN MENGABAIKAN HAK MASYARAKAT
Berdasarkan dokumen pemberitaan yang diterima redaksi, sengketa lahan tersebut telah melalui sejumlah proses hukum, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung.
Namun, Kelompok Tani CAL menilai terdapat sejumlah persoalan yang belum memperoleh penyelesaian secara adil, khususnya mengenai pengakuan hak atas tanah dan kompensasi terhadap masyarakat.
Kelompok tani mempertanyakan pertimbangan hukum yang digunakan dalam proses persidangan, termasuk penilaian terhadap dokumen administrasi penguasaan lahan yang mereka ajukan.
Dokumen berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), yang disebut ditandatangani unsur pemerintahan desa dan diketahui sejumlah pihak terkait, menjadi salah satu hal yang menurut kelompok tani perlu mendapat perhatian.
Di sisi lain, status hukum, kekuatan pembuktian, serta hubungan dokumen tersebut dengan objek sengketa tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Putusan pengadilan harus dihormati. Namun, pelaksanaan kegiatan pertambangan juga wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum, termasuk kewajiban perusahaan terhadap hak atas tanah yang sah.
SOROT PASAL 135 DAN 136 UU MINERBA: APAKAH HAK ATAS TANAH SUDAH DISELESAIKAN?
Salah satu persoalan penting yang disoroti adalah penerapan Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta ketentuan perubahannya.
Ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur kewajiban pemegang izin pertambangan untuk menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan.
Kelompok Tani CAL mempertanyakan apakah seluruh kewajiban penyelesaian hak atas tanah telah dilaksanakan PT GAM sebelum melakukan kegiatan operasional pada lahan yang disengketakan.
Izin Usaha Pertambangan (IUP) bukan sertifikat kepemilikan tanah dan tidak dengan sendirinya menghapus hak pihak lain atas tanah.
Karena itu, pemerintah dan instansi berwenang didesak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, batas wilayah operasional, bukti penyelesaian hak atas tanah, serta kewajiban lingkungan perusahaan.
Jika ditemukan pelanggaran, tindakan administratif maupun langkah penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
DUGAAN PENGABAIAN REKOMENDASI PEMERINTAH JADI SOROTAN
Persoalan semakin mendapat perhatian setelah muncul informasi mengenai rekomendasi yang disebut pernah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar persoalan hak masyarakat diselesaikan melalui mekanisme yang adil.
Dalam dokumen pemberitaan tersebut, rekomendasi dimaksud disebut berkaitan dengan penyelesaian hak atas lahan Kelompok Tani CAL, termasuk kemungkinan pemberian ganti rugi yang layak.
Namun, pihak kelompok tani menilai rekomendasi tersebut belum memperoleh tindak lanjut sebagaimana diharapkan.
Apabila rekomendasi pemerintah benar telah diterbitkan, publik berhak mengetahui nomor surat, tanggal penerbitan, substansi rekomendasi, serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh perusahaan dan instansi terkait.
Kejelasan dokumen tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi tudingan sepihak dan dapat diuji secara objektif.
AHLI WARIS KESULTANAN KUTAI DISEBUT MEMILIKI KLAIM ATAS LAHAN
Dalam dokumen yang sama, turut muncul klaim mengenai keterkaitan lahan yang disengketakan dengan ahli waris Kesultanan Kutai Ing Martadipura.
Sejumlah nama ahli waris disebut dalam pemberitaan sebagai pihak yang mengklaim mempunyai hubungan hak dengan tanah tersebut.
Klaim tersebut memerlukan pemeriksaan dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan tanah, batas bidang tanah, serta bukti hukum lain yang relevan.
Pemerintah melalui instansi pertanahan diharapkan dapat melakukan penelusuran secara terbuka untuk memastikan status hukum tanah dan mencegah timbulnya konflik berkepanjangan.
FPPI KALTIM SOROT DUGAAN INTIMIDASI DAN LEMAHNYA PENANGANAN KONFLIK
Ketua DPD FPPI Kalimantan Timur, Wahyu, dalam pemberitaan yang dilampirkan turut menyampaikan keprihatinan terhadap belum terselesaikannya konflik lahan tersebut.
Beberapa persoalan yang menjadi sorotan antara lain dugaan minimnya iktikad baik dalam penyelesaian sengketa, dugaan intimidasi terhadap pihak yang memperjuangkan hak atas tanah, serta belum optimalnya peran pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian konflik.
Tuduhan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang independen dan pemberian kesempatan klarifikasi kepada semua pihak.
Aparat penegak hukum juga diminta memastikan tidak ada tindakan intimidasi, ancaman, atau kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai hukum.
Sebaliknya, seluruh pihak yang terlibat dalam konflik diharapkan menjaga ketertiban, menghindari tindakan kekerasan, dan menghormati proses hukum.
KEMENTERIAN ESDM DAN ATR/BPN DIDESAK LAKUKAN AUDIT MENYELURUH
Konflik agraria yang melibatkan kegiatan pertambangan tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan mengenai putusan pengadilan semata.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan usaha pertambangan telah memenuhi seluruh kewajiban administratif, teknis, lingkungan, dan pertanahan.
Karena itu, terdapat sejumlah langkah yang dinilai mendesak:
- Kementerian ESDM diminta memeriksa legalitas kegiatan operasional PT GAM, kesesuaian wilayah izin pertambangan, dan pelaksanaan kewajiban penyelesaian hak atas tanah.
- Kementerian ATR/BPN diminta menelusuri status hukum, riwayat penguasaan, serta batas lahan yang menjadi objek sengketa.
- Kementerian Lingkungan Hidup diminta memeriksa pemenuhan persetujuan lingkungan dan kewajiban pengelolaan dampak kegiatan pertambangan.
- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta memfasilitasi dialog terbuka dengan menghadirkan perusahaan, kelompok tani, instansi terkait, dan pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan.
- Aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran hukum berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN SAMPAI KEKAYAAN ALAM MENJADI SUMBER PENDERITAAN RAKYAT
Konflik agraria di Kutai Timur menjadi pengingat bahwa kekayaan sumber daya alam semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Amanat konstitusi tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan pertambangan yang transparan, berkeadilan, serta menghormati hak masyarakat.
Jangan sampai investasi pertambangan berjalan, keuntungan ekonomi diperoleh, tetapi persoalan hak atas tanah masyarakat justru dibiarkan berlarut-larut.
Pemerintah harus hadir sebagai penjamin kepastian hukum dan keadilan, bukan sekadar menjadi penonton dalam konflik antara masyarakat dan perusahaan.
NEGARA HARUS HADIR, HAK RAKYAT JANGAN DIKORBANKAN!
Kasus Kelompok Tani Cinta Alam Lestari di Kutai Timur kini menjadi ujian terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani konflik agraria di kawasan pertambangan.
Apabila perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban hukumnya, fakta tersebut harus dijelaskan secara terbuka. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, pemerintah wajib mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu.
Hukum tidak boleh tajam kepada rakyat kecil, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang besar.
Penyelesaian konflik harus mengedepankan bukti, transparansi, penghormatan terhadap putusan pengadilan, serta perlindungan hak seluruh pihak.
Hingga penyusunan rilis ini, redaksi belum memperoleh tanggapan langsung dari manajemen PT GAM maupun instansi pemerintah terkait atas seluruh persoalan yang diuraikan dalam dokumen sumber.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT GAM, pihak penggugat, pemerintah daerah, serta instansi terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Editor : N.Mujianto
Tim Redaksi — Tabloid Fokus Berita Indonesia (FBI)
Senin, 9 November 2026
