Kabupaten Ciamis,- Www.tabloidfbi.com,- Polemik yang mengembangkan di masyarakat terkait besarnya tunjangan sewa rumah untuk para anggota DPRD kabupaten ciamis kini telah sampai di kejaksaan negri, kejari ciamis melalui kasi pidsus M Herris Priyadi, SH di ruang kerjanya mengatakan, kejari ciamis akan merespon apapaun bentuk pelaporan dari masyarakat, baik itu tertulis,media sosial maupun melalui berita online. Jumat 16/5/2025
“Sejak ada berita di berbagai media online di ciamis terkait tunjangan sewa rumah untuk anggota DPRD ciamis yang dirasa nilainya pantastis, kita sudah melakukan komunikasi dengan pihak sekwan untuk meminta data terkait hal tersebut, namun saat ini belum kita terima, mudah-mudahan secepatnya agar kita bisa segera memeriksanya,” ungkapnya.
Sementara itu, tokoh masyarkat sekaligus pemerhati kebijakan publik asal ciamis H. Dedi Setiabudi kepada awak media tabloidfbi.com mengatakan, sebagai pembenahan untuk tatanan pemerintahan kabupaten ciamis, sudah saatnya pihak kejaksaan negri ciamis untuk segera memeriksa terkait pengunaan anggran tersebut.
“Jangan sampai disatu sisi kita harus efisiensi, sedangkan di sisi lain ada anggaran yang cukup besar hanya untuk penghasilan pribadi, jangan berbicara kinerjanya, sebab ketika ada yang perlu diperbaiki infrastruktur yang disalahkan itu tetap pemerintah Ciamis dalam hal ini bupati, bukan anggota DPRD,” tegasnya.
Terpisah, aktivis Ciamis Turehen Ashuri kepada awak media mengatakan, perlu adanya evaluasi yang menyeluruh terkait alokasi anggaran tersebut dan penggunaannya, sebab dengan kondisi saat ini, anggaran tersebut sangat besar dan hanya dirasakan oleh pribadi.
“Kinerja kejaksaan sangat dinantikan untuk bisa mengaudit atau memeriksa anggaran sewa rumah untuk anggota DPRD ciamis yang nilai nya sangat pantastis, dan apakah pengunaannya sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak? Itu jadi tugas kejari ciamis untuk memeriksanya,” ujarnya.
Rehan menambahkan, pandangan saya terkait anggaran sewa rumah itu terlalu berlebihan, ini akan menjadi preseden buruk ke depannya dengan berkaca ke daerah lain, jangan sampai akibat hal tersebut menjadi produk hukum pidana atau perbuatan melawan hukum, sehingga merusak nama baik kabuapten ciamis.
“Yang paling penting menurut saya, ketika pemeritah sedang berjibaku dengan defisit, di ruang lain ada pengguna anggaran yang dirasa sangat pantastis untuk ukuran di kabuapten ciamis hanya untuk kepentingan pribadi, jangan lupa ada defisit yang menjadi beban pemerintah yang harus segera diselesaikan segera,” paparnya.
“Besar harapan saya untuk jajaran pemerintahan kabupaten ciamis baik itu legislatif maupun executive untuk saling bahu membahu untuk menjalankan roda pemerintahan demi kepentingan masyarakat, bukan untuk golongan apalagi pribadi,” jelasnya.
“Ayolah kita kedepankan kepentingan masyarakat, pemerintah kabupaten ciamis sedang sakit jangan ditambah lagi luka nya dengan alokasi anggaran dan penggunaanya yang bukan untuk kepentingan masyarakat, masyarakat perlu pembangunan maupun pemberdayaannya, sehingga alokasi anggaran sewa rumah tersebut sebaiknya dilakukan evaluasi kembali,” pungkasnya.( taufik )
