Kabupaten Ciamis,- Www.tabloidfbi.com,- Menyimak apa yang sedang terjadi tentang kondisi atau kemampuan anggaran daerah yang terbatas hingga selalu mengalami defisit, sudah saatnya semua element yang ada di kabupaten Ciamis sama-sama untuk menanggulangi dengan kencangkan ikat pinggang sekarang juga.
Prima mengungkapkan, kalo kita merujuk kepada fakta tersebut sebaiknya hentikan penggunaan anggaran untuk hal hal yang bersifat tidak urgent, misalnya hibah, untuk saat ini hibah keliatannya cukup signifikan menyedot anggaran daerah yang notabene sedang tidak baik-baik saja. Kamis 27/3/2025
“Akan sulit suatu pemerintahan bisa menjalankan program pembangunan apabila skenario penganggarannya dijalankan dengan tidak mengindahkan kondisi anggaran daerahnya yang sangat minim,” ujarnya.
Prima menambahkan, dengan kondisi seperti ini dan dibiarkan, akan timbul pertanyaan di publik, semua ini terjadi di karenakan ke tidak mampuan pejabat keuangannya kah? Atau kebijakan pimpinan daerahnya?.
“Atau mungkin bisa saja adanya tarik ulur kepentingan politik yang mengakibatkan terjadinya defisit terus berulang,” ucapnya.
Dikatakan prima, Jangan sampai ada yang menjadi korban akibat tarik ulur kepentingan di kalangan politik, Mari kita cegah jangan sampai defisit menjadi semacam kutukan atau bahkan warisan bagi Kabupaten Ciamis.
“Jika ide dan solusi yang ditawarkan oleh anggota DPRD Erik Krida setia untuk menanggulangi defisit ini dengan efisiensi dan hapuskan hibah menurut saya itu solusi terbaik jangka pendek, tinggal keberanian dan komitmen yang harus dibangun antara legislatif dan executive dalam menentukan kebijakan,” jelasnya.
“Sudah saatnya kira saling menurunkan ego dan kepentingan golongan, karena ada problem besar yang harus segera diselesaikan, mari sama-sama kita kencangkan ikat pinggang untuk Ciamis yang lebih baik dan terbebas dari defisit, jangan ada saling menyalahkan dan jangan saling memojokan,” paparnya.
“BPKD sebagai instansi pemerintahan dalam hal tata kelola keuangan jangan dijadikan kambing hitam dengan kondisi sekarang, karena hemat saya para pelaku tata kelola keuangan daerah dalam hal ini BPKD bekerja sesuai apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan atas persetujuan bersama antara legislatif dan executive melalui sidang paripurna, jangan hanya atas dasar kepentingan golongan saja tata kelola keuangan jadi tidak stabil seperti saat ini,” pungkasnya.( taufik )
