Proyek Pamsimas Di Dusun Polaman Kelurahan Dampit Diduga Sembrono Dan Rentan Masalah
Malang, FBI.wwwfokusberitaindonesia.com- Pengerjaan proyek program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) diDusun Polaman Kelurahan
Dampit kabupaten Malang (Jatim). Sudah berjalan sekitar 3 bulan, hampir mencapai 80% diduga carut marut sistemnya. Hal ini terlihat dari tidak terpasangnya papan nama, tidak ada kesepakatan dengan warga dan status tanah lokasi pengerjaan masih berstatus tanah milik pribadi (Warga).
Program yang menurut informasi anggaran baku sekitar Rp 318.000.000 disenyalir banyak yang ditutupi dan rawan tindak pidana korupsi.
Seperti penuturan Ngadiono pemilik tanah yang mengaku juga adik kandung dari Wahyudi (Timlak). Bahwa tanah tersebut dibolehkan tapi belum ada kesepakatan apapun, nanti kalau sudah berjalan baru dirinya minta pembagian hasil. Ketika ditanya oleh awak media terkait apabila dikemudian hari terjadi masalah (Perselisihan). Dia menjawab nanti apa kata anak cucunya, yang penting sekarang gak ada masalah. Senin (27/02/2023).
Ketika penyusuran kelokasi Wahyudi sebagai ketua tim pelaksana tidak berada ditempat, Nyariadi pekerja yang ada mengatakan kalau pengerjaan proyek tersebut sudah mencapai 80 % tinggal pembangunan Dak atasnya. Kedalaman sekitar 3 meter, pasir sekitar 12 ritase, besi sekitar 8 ikat. Dia mengatakan kalau warga dusun poleman tidak mendukung.
“Repot mas warga sini kalau ada uang diam, ketika tidak dilibatkan pasti protes.” Ujarnya.
Beda lagi keterangan dari ketua RW Awet Supriyadi, bahwa warga tidak diajak kordinasi (Musdes). Tiba-tiba pembangunan sudah berjalan, apalagi status tanah tidak jelas (Masih milik perorangan) tanpa akad apapun. Ini rawan masalah dikemudian hari dan rentan korupsi, karena tidak transparan. Diduga sengaja ditutupi agar tidak terpantau serapan anggaran dan penyelewengannya.
Ketika konfirmasi kekantor kelurahan Dampit namun Plt.Sugeng tidak berada dikantor, sedang ke kecamatan. Menurut pengakuan staf, kelurahan bahwa hanya sebatas dipamiti, tidak pernah diajak musyawarah tau-tau dapat undangan peletakan batu pertama. Takutnya nanti apabila terjadi masalah terus bangunan suruh bongkar, dana harus dikembalikan bagaimana.
” Setahu kami Kelurahan haya dipamiti tidak pernah diundang musdes. Kalau peletakan batu pertama memang mengundang pak Plt lurah.” Pungkasnya (Den)