REKOMENDASI KEMENKUMHAM BONGKAR KEBUNTUAN SENGKETA LAHAN KUTAI TIMUR! PT GAM PERNAH DINILAI TAK BERITIKAD BAIK, NASIB GANTI RUGI PETANI DIPERTANYAKAN

KUTAI TIMUR — TABLOID FBI | Selasa, 9 November 2027.www.tabloidfbi.com –

Sengketa lahan antara Kelompok Tani Cinta Alam Lestari (CAL) dengan PT Ganda Alam Makmur (GAM) di Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, kembali menjadi perhatian serius.

Dokumen resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur tertanggal 8 November 2022 mengungkap adanya persoalan dalam proses klarifikasi dan mediasi sengketa tanah tersebut.

Dalam Surat Nomor W18.HA.03.01-7334, Kanwil Kemenkumham Kaltim secara tegas pernah menilai PT GAM tidak menunjukkan itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa karena sejumlah data yang diminta tidak dipenuhi.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan besar: Sudah sejauh mana rekomendasi pemerintah ditindaklanjuti, dan bagaimana nasib hak masyarakat yang memperjuangkan penyelesaian sengketa tanah tersebut?

PT GAM Hadir dalam Mediasi, tetapi Dokumen yang Diminta Tidak Dibawa

Berdasarkan poin ketiga surat rekomendasi, PT GAM menghadiri rapat klarifikasi dan mediasi, tetapi menurut dokumen tersebut tidak membawa data, peta, maupun dokumen terkait yang telah diminta sebelumnya.

Dalam proses mediasi, sejumlah pihak turut dilibatkan, antara lain Kelompok Tani CAL, PT GAM, PT Tridaya Hutan Lestari, Polres Kutai Timur, Dinas Pertanian, serta perwakilan instansi pertanahan dan kehutanan.

Pada poin keenam dijelaskan bahwa kedua belah pihak menyepakati pengiriman data atau peta yang menunjukkan titik koordinat wilayah sengketa kepada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur.

Namun, hingga rekomendasi diterbitkan, sejumlah berkas yang diminta belum diterima, khususnya dari PT GAM dan PT Tridaya Hutan Lestari.

Akibatnya, Tim YANKOMAS Kanwil Kemenkumham Kaltim menyatakan tidak dapat melanjutkan proses mediasi berikutnya.

Penilaian Kemenkumham: Tidak Ada Itikad Baik

Bagian paling tajam dalam dokumen tersebut terdapat pada poin kedelapan dan kesembilan.

Kanwil Kemenkumham Kaltim menyatakan penilaiannya bahwa PT GAM tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan perkara yang diajukan Kelompok Tani CAL karena permintaan data yang dipermasalahkan tidak dipenuhi, baik melalui surat maupun komunikasi elektronik.

Pada poin kesembilan, instansi tersebut bahkan menyampaikan dugaan bahwa PT GAM tidak berkeinginan menyelesaikan persoalan yang dihadapi kelompok tani.

Penilaian resmi yang tertuang dalam dokumen tahun 2022 itu tentu patut menjadi perhatian. Namun, perkembangan sikap perusahaan setelah rekomendasi diterbitkan tetap harus dikonfirmasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.

Rekomendasi Ganti Rugi: Sudah Dilaksanakan atau Belum?

Dalam poin kesembilan, Kanwil Kemenkumham Kaltim meminta PT GAM bekerja sama demi tercapainya musyawarah yang berkeadilan dan penyelesaian tuntutan masyarakat dengan pemberian ganti rugi sesuai kemampuan perusahaan.

Rekomendasi tersebut menjadi dasar penting untuk meminta kejelasan tindak lanjut penyelesaian sengketa.

Apakah telah dilakukan musyawarah lanjutan? Apakah telah tercapai kesepakatan ganti rugi? Ataukah masyarakat masih menunggu kepastian penyelesaian hak yang mereka tuntut?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak terkait.

Mediasi Dinyatakan Selesai, Bukan Berarti Sengketa Otomatis Tuntas

Pada poin kesepuluh surat rekomendasi disebutkan bahwa penanganan perkara oleh Tim YANKOMAS Kanwil Kemenkumham Kaltim dinyatakan selesai.

Namun, selesainya penanganan administrasi pengaduan tidak serta-merta berarti seluruh sengketa hak atas tanah telah terselesaikan.

Bahkan, poin kesebelas memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak puas untuk menempuh jalur hukum atau litigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tetap dapat diperjuangkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pemerintah dan Perusahaan Diminta Buka Data

Persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun ini membutuhkan kepastian, bukan sekadar perdebatan tanpa ujung.

Pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, instansi pertambangan, serta pihak perusahaan diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai status lahan, peta wilayah sengketa, dan tindak lanjut rekomendasi Kemenkumham.

Kepentingan investasi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat dan kepastian hukum.

Jangan sampai masyarakat terus mempertanyakan nasib tanah yang mereka perjuangkan, sementara dokumen, proses mediasi, dan penyelesaian sengketa tidak mendapatkan kejelasan.

Tabloid FBI mendorong semua pihak mengedepankan penyelesaian yang transparan, adil, dan berdasarkan bukti hukum yang sah.

NEGARA HARUS HADIR MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM. HAK MASYARAKAT WAJIB DILINDUNGI, DAN PERUSAHAAN BERHAK MEMBERIKAN KLARIFIKASI SECARA TERBUKA.

Media tabloid FBI buka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada semua pihak terkait berita agar ada keberimbangan sesuai undang undang nomor 40 tahun 1999

Editor : N.Mujianto

TABLOID FOKUS BERITA INDONESIA (FBI)
Aktual – Akurat – Terpercaya