SENGKETA LAHAN KUTAI TIMUR MEMANAS! PUTUSAN PENGADILAN JADI SOROTAN, REKOMENDASI KEMENKUMHAM DIPERTANYAKAN: SIAPA MENJAMIN HAK PETANI?
**Membakar Nurani di Tanah Kutai: Kelompok Tani Cinta Alam Lestari Pertanyakan Penyelesaian Hak Tanah, Desak PT GAM Buka Dokumen dan Kejelasan Ganti Rugi**
KUTAI TIMUR – TABLOID FBI | www.tabloidfbi.com – Senin, 9 November 2026
Persoalan sengketa agraria antara Kelompok Tani (Poktan) Cinta Alam Lestari (CAL) dan PT Ganda Alam Makmur (GAM) di Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan.
Di tengah adanya putusan pengadilan yang disebut telah memenangkan pihak perusahaan, kelompok tani masih mempertanyakan penyelesaian hak atas lahan yang mereka klaim sebagai tanah warisan leluhur.
Persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut siapa yang memenangkan perkara perdata. Lebih jauh, sengketa ini menimbulkan pertanyaan mengenai status penguasaan tanah, legalitas penggunaan lahan, penyelesaian hak masyarakat, serta tindak lanjut rekomendasi pemerintah yang pernah diterbitkan pada 2022.
**Apakah kemenangan dalam perkara perdata otomatis membebaskan perusahaan dari kewajiban menyelesaikan hak atas tanah yang dipersengketakan?**
Pertanyaan tersebut menjadi perhatian Kolonel (Purn) Sugeng Waras, yang disebut sebagai Ketua Umum Pusat, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu, 8 November 2026, di Jakarta.
## PUTUSAN PENGADILAN DIPERSOALKAN, KELOMPOK TANI TETAP MENUNTUT KEJELASAN HAK
Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak pendamping kelompok tani, PT GAM telah menggunakan putusan pengadilan sebagai dasar untuk mempertahankan posisi hukumnya dalam sengketa tersebut.
Pihak kelompok tani menyebut perkara telah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, dengan hasil akhir yang dinyatakan tidak mengabulkan tuntutan mereka.
Namun, isi lengkap dan pertimbangan hukum dari seluruh putusan tersebut masih perlu dicocokkan dengan salinan resmi masing-masing pengadilan.
Kelompok Tani CAL menilai dokumen administrasi pertanahan dan riwayat penguasaan tanah yang mereka ajukan belum memperoleh penilaian sebagaimana yang mereka harapkan.
Dokumen yang disebut antara lain Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), keterangan aparat desa, kepala adat, dan dokumen lain yang diklaim berkaitan dengan asal-usul penguasaan lahan.
Pihak pendamping kelompok tani mempertanyakan apakah seluruh dokumen tersebut telah dipertimbangkan secara menyeluruh dalam pemeriksaan perkara.
Meskipun demikian, kekuatan pembuktian setiap dokumen harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum pertanahan dan putusan pengadilan yang berlaku.
## REKOMENDASI KEMENKUMHAM 2022 KEMBALI DISOROT: BAGAIMANA TINDAK LANJUTNYA?
Salah satu dokumen penting yang menjadi perhatian adalah surat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Nomor **W18.HA.03.01-7334 tertanggal 8 November 2022**, mengenai rekomendasi mediasi YANKOMAS atas pengaduan Kelompok Tani Cinta Alam Lestari terhadap PT Ganda Alam Makmur.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa proses klarifikasi dan mediasi telah dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.
Kanwil Kemenkumham Kaltim mencatat adanya permintaan dokumen dan data terkait lokasi sengketa yang belum sepenuhnya dipenuhi.
Bahkan, pada poin 8 dan 9, pihak Kanwil menyampaikan penilaiannya bahwa PT GAM belum menunjukkan itikad baik dalam proses penyelesaian yang difasilitasi saat itu.
Rekomendasi tersebut juga mendorong penyelesaian melalui musyawarah yang berkeadilan, termasuk pemberian ganti rugi sesuai kemampuan perusahaan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa rekomendasi mediasi tersebut bukan putusan pengadilan yang secara otomatis menetapkan kepemilikan tanah ataupun besaran ganti rugi yang wajib dibayarkan.
**Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah rekomendasi pemerintah tersebut telah ditindaklanjuti, dan bagaimana perkembangan penyelesaian sengketa setelah putusan pengadilan diterbitkan?**
Pihak kelompok tani mendesak adanya penjelasan terbuka mengenai perkembangan tersebut.
## IZIN JALAN HAULING DAN AMDAL DIMINTA DIAUDIT
Selain masalah kepemilikan lahan, pihak pendamping Poktan CAL juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara izin jalan hauling dan lokasi penggunaan lahan.
Menurut keterangan mereka, izin jalan hauling yang diterbitkan pemerintah daerah disebut mencakup panjang 20 kilometer, sementara lokasi lahan yang dipersengketakan berada pada kilometer 28.
Apabila keterangan tersebut benar, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen izin, peta trase jalan, koordinat lokasi, serta perubahan perizinan yang mungkin pernah diterbitkan.
Pihak kelompok tani juga mempertanyakan proses persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), khususnya terkait dugaan adanya prosedur persetujuan yang tidak sesuai ketentuan.
Dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi kepada perusahaan serta instansi berwenang.
Karena itu, pemerintah daerah dan kementerian terkait diminta membuka informasi perizinan yang dapat diakses publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
## UU MINERBA: IZIN PERTAMBANGAN BUKAN OTOMATIS BUKTI KEPEMILIKAN TANAH
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah ketentuan penyelesaian hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya.
Pasal 135 mengatur kewajiban pemegang izin pertambangan untuk menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai ketentuan sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi pada tanah tersebut.
Sementara itu, Pasal 136 mengatur penyelesaian hak atas tanah yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan penggunaan tanah.
Ketentuan ini menjadi dasar penting untuk memeriksa apakah penggunaan lahan oleh perusahaan telah didukung penyelesaian hak yang sah.
Namun, penerapannya dalam sengketa PT GAM dan Poktan CAL tetap harus mempertimbangkan status hak atas tanah, jenis kegiatan pertambangan, dokumen perizinan, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
**Izin pertambangan tidak dengan sendirinya menjadi sertifikat kepemilikan atas seluruh tanah yang berada dalam wilayah izin.**
Karena itu, pihak kelompok tani meminta instansi berwenang memeriksa kesesuaian penggunaan lahan dengan perizinan dan kewajiban penyelesaian hak atas tanah.
## SURAT HIBAH TAHUN 2005 MENJADI SALAH SATU DASAR KLAIM KELOMPOK TANI
Dalam dokumen yang disampaikan kepada redaksi terdapat Surat Keterangan Hibah tertanggal 17 Agustus 2005.
Dokumen tersebut mencantumkan nama Hj. Adji Haniah dan Aji Nasibah Helyani, B.A., sebagai pihak pemberi hibah, serta Guntur sebagai penerima hibah.
Objek yang disebut dalam surat adalah tanah pertanian seluas 1.000 hektare yang berlokasi di Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur.
Pihak kelompok tani mengaitkan dokumen tersebut dengan riwayat penguasaan tanah yang mereka klaim berasal dari ahli waris Kesultanan Kutai.
Meski demikian, keabsahan hibah, batas dan koordinat tanah, riwayat kepemilikan, serta keterkaitannya dengan lokasi sengketa perlu diperiksa melalui dokumen pertanahan dan pihak yang berwenang.
Surat hibah tersebut menjadi salah satu bahan yang dapat diuji, bukan bukti tunggal yang otomatis menetapkan seluruh hak atas lahan sengketa.
## FPPI SOROTI PENYELESAIAN KONFLIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Sejumlah tokoh yang disebut mendampingi kelompok tani, antara lain Kolonel (Purn) A. Sahar H., S.H., M.H., Farhan CH, S.E., S.H., M.H., CPM, Kolonel (Purn) Rochmat Suhadji, S.H., serta unsur FPPI Kalimantan Timur, turut menyampaikan perhatian terhadap perkembangan sengketa.
Wahyu dan Kolonel (Purn) E. Gideon Adi Nurcahyo juga disebut menyampaikan keprihatinan atas belum tercapainya penyelesaian yang dapat diterima pihak kelompok tani.
Mereka menyoroti dugaan hambatan komunikasi dengan perusahaan, minimnya fasilitasi penyelesaian, serta perlunya perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.
Pernyataan mengenai dugaan intimidasi atau tindakan represif aparat tetap memerlukan keterangan saksi, bukti pendukung, serta tanggapan dari pihak yang disebut.
Para pendamping kelompok tani berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang merugikan masyarakat maupun kegiatan ekonomi daerah.
## PEMERINTAH DIMINTA TURUN TANGAN, KEPASTIAN HUKUM HARUS BERLAKU BAGI SEMUA PIHAK
Persoalan agraria di Kutai Timur ini juga menjadi pengingat mengenai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian ESDM diharapkan dapat memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing.
Perhatian juga diharapkan datang dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar penyelesaian sengketa pertanahan dan investasi dapat berjalan dengan menghormati kepastian hukum serta hak masyarakat.
Keterlibatan seluruh pihak harus tetap menghormati independensi lembaga peradilan dan putusan hukum yang berlaku.
**Kepastian hukum bagi investor dan perlindungan hak masyarakat bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan.**
## LIMA PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB
Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai sejumlah persoalan mendasar:
1. Bagaimana status hukum akhir sengketa Poktan CAL dan PT GAM berdasarkan seluruh putusan pengadilan?
2. Apakah rekomendasi mediasi Kanwil Kemenkumham Kaltim tertanggal 8 November 2022 telah ditindaklanjuti?
3. Bagaimana status hukum dan koordinat tanah seluas 1.000 hektare yang tercantum dalam Surat Keterangan Hibah tahun 2005?
4. Apakah izin jalan hauling, dokumen lingkungan, dan penggunaan lahan PT GAM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
5. Apakah masih terdapat kewajiban penyelesaian hak atas tanah atau kompensasi yang belum dipenuhi berdasarkan hasil pemeriksaan hukum?
Kelima persoalan tersebut membutuhkan jawaban berbasis dokumen, bukan sekadar pernyataan sepihak.
## PENUTUP: JANGAN BIARKAN SENGKETA AGRARIA MENJADI WARISAN KONFLIK
Perkara antara Kelompok Tani Cinta Alam Lestari dan PT Ganda Alam Makmur memperlihatkan pentingnya transparansi dokumen pertanahan, kepastian perizinan, dan penyelesaian sengketa yang adil.
Putusan pengadilan wajib dihormati. Namun, masyarakat juga berhak mempertanyakan pelaksanaan kewajiban hukum yang mungkin masih relevan, sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang sah.
Pemerintah dan perusahaan diharapkan memberikan penjelasan terbuka agar tidak berkembang kesimpangsiuran informasi yang memperuncing konflik.
**Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya membawa kesejahteraan justru menjadi sumber perselisihan berkepanjangan antara masyarakat dan dunia usaha.**
Di tanah Kutai, kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak masyarakat, adat, dan kelestarian lingkungan.
*“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tiada maju dalam kesalahan, tiada mundur dalam kebenaran.”*
**Catatan Redaksi:** Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan pihak kelompok tani dan dokumen yang disampaikan kepada redaksi. Tanggapan terbaru PT GAM, instansi pemerintah terkait, serta salinan lengkap putusan akhir pengadilan masih diperlukan untuk melengkapi verifikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
**Editor: N. Mujianto**
**TABLOID FOKUS BERITA INDONESIA (FBI)**
*Cetak & Online – Aktual, Akurat, dan Terpercaya*
