Proyek Fiktif Senilai Hampir 1 Milyar Kuat Dugaan Dikorupsi Kades Porworejo Karena Terlilit Hutang
Lumajang FBI . www. Tabloidfbi.com- aroma korupsi kembali tercium diwilayah hukum kabupaten lumajang (Jatim),Kali ini terjadi didesa porworejo kecamatan senduro.
Ada 3 titik proyek fiktif yang menelan anggaran sebesar sekitar Rp 845.000.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang berasal dari Dana Desa (DD) tahun 2023. Adapun rincian ketiga proyek tersebut adalah proyek pemeliharaan jalan lapen didusun porwosari dengan volume 1400×3 meter dengan anggaran pagu sebesar 544.962.820, hanya dilakukan penyemiran jalan sejauh 500 meter. Pemeliharaan jalan lapen didusun kampung baru yang menelah biaya sebesar Rp 200.000.000 tidak terlaksana, proyek rabat beton jalan didusun krajan yang menelan anggaran sebesar Rp 100.000.000 juga tidak terlaksana sama sekali sedangkan anggaran sudah terserap dan dikuasai oleh kades porworejo (NY). Selasa (20/2/2024).
Semua terungkap saat warga berbondong-bondong kebalai desa porworejo untuk menanyakan realisasinya, namun NY selaku kades justru menjajikan akan dilaksanakan pada bulan januari 2024. Dan sampai memasuki pertengahan bulan februari belum juga terlaksana, tentunya hal ini menjadi pertanyaan diberbagai kalangan. Kemana semua anggaran yang sudah terserap dan dikuasai kades (NY) tersebut.
Dilain sisi ketua tim pelaksana (Timlak) yaitu Mustakim yang juga merangkap kasun porwosari ketika dikonfirmasi oleh awak media mengatakan bahwa dirinya hanya sebatas atas nama dan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan. Dia menceritakan kalau dalam musyawarah yang melibatkan sebagian warga dan tokoh masyarakat sudah disepakati untuk pemeliharaan jalan lapen pengajuan tahun 2022 dan dilaksanakan pada tahun 2024. Namun setelah anggaran dapat dicairkan justru dilaksanakan sekitar 500 meter itupun diborongkan kepada pihak ketiga.
“Saya hanya atas nama sebagai timlak dan disuruh tanda tangan pencairan anggaran, uang dipegang oleh pak kades setelah itu saya tidak terlibat apapun.” Ujarnya.
Kaur perencanaan AG menjelaskan kalau hal itu sudah diingatkan olehnya agar kades segera merealisasikan pelaksanaan dilapangan. Tapi rupanya kades tidak pernah menghiraukan, bahkan dirinya sampai dipasangnya papan nama tersebut. Menurut AG sebetulnya ada 3 titik pembagunan yang tidak terlaksana sampai sekarang, yang satu titik adalah rabat beton didusun krajan yang menuju arah lokasi tanah pak kades. Itu uangnya sudah pencairan tapi pelaksaan tidak ada, bahkan diukur saja tidak. Juga ada lagi terkait menggunakan nama warga untuk peminjaman di Bank BNI dengan nilai kisaran 1 milyar lebih.
“Untuk proyek yang belum terlaksana ada 3 titik. Yang 1 titik sepanjang 1400 meter cuma dilakaanakan sepanjang 500 meter., uangnya sudah cair semua dibawa kades. Warga sampai demo terkait hal itu. Yang 2 titik malah tidak dilaksanakan sama sekali. Yang lebih rawan adalah menggunakan atas nama warga untuk pinjam di BNI itu waktunya bayar angsuran.” Tegasnya.
Melihat ada potensi korupsi didesa porworejo LSM-GMPK(Gerakan Masyarakan Perangi Korupsi) melakukan gerak cepar dengan menggali data dan mendalami kebenaranya. Setelah dirasa sudah valid dan memenuhi unsur untuk dilakukan proses, GMPK melakukan kajian dan mengadukan kepadan APH (Aparat Penegak Hukum) dengan mengirimkan pandagan hukum (PH).
Seperti yang disampaikan oleh Guntur nugroho kalau sudah sangat parah dan ugal-ugalan ulah kades porworejo. Dirasa seperti orang kebal hukum dan diduga dibelakang mempunyai bekingan.
“Kita melihat langsung fakta dilapangan dan ditemukan potensi korupsi yang cukup besar. Untuk itu kami segera lanjutkan proses hukum kepada APH.” Pungkasnya. (Den)
