RAKYAT MENJERIT KARENA PAJAK PBB MENCEKIK
Kalimantan timur FBI. www.tabloidfbi.com – Di tengah jeritan warga Balikpapan hingga seantero Kalimantan Timur yang syok menghadapi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) DPD FPPI (FORUM PURNAWIRAWAN PEJUANG INDONESIA) Ketua DPD Kaltim Wahyu akhirnya angkat bicara. Dengan tegas menyatakan bahwa fenomena kenaikan PBB yang meresahkan masyarakat adalah murni kebijakan dan dinamika di tingkat pemerintah daerah.
Menurutnya, mengaitkan kebijakan efisiensi anggaran pusat dengan kasus spesifik di beberapa daerah adalah sebuah kekeliruan. Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan tarif PBB sepenuhnya berada di tangan bupati atau wali kota bersama DPRD setempat.
“Kalau ada kejadian spesifik, seperti di Kabupaten Pati, ini adalah murni dinamika lokal,” ujar Wahyu
Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejak awal 2025 berlaku untuk seluruh Indonesia
Praduga, Ketua DPD FPPI Wahyu menambahkan bahwa beberapa regulasi kenaikan PBB di daerah tersebut sudah diketok jauh-jauh hari sebelum implementasinya di tahun 2025, yang memicu protes masyarakat.
“Beberapa kebijakan tarif PBB bahkan sudah ditetapkan sejak tahun 2023 atau 2024 dan baru diimplementasikan pada 2025,” katanya.
Apabila ini tidak segera dibatalkan maka FPPI “FORUM PURNAWIRAWAN PEJUANG INDONESIA” bersama ribuan elemen masyarakat Kalimantan Timur akan turun ke jalan akan menuntut keadilan.( redaksi )
