GUGATAN DITOLAK HINGGA MAHKAMAH AGUNG, JANGAN PUTAR BALIK FAKTA! PUTUSAN PT GAM BUKAN PENENTU KEABSAHAN LAHAN POKTAN CAL
Sengketa Surat Rekomendasi Kanwil Hukum dan HAM Kaltim Harus Dipisahkan dari Persoalan Hak Kepemilikan Tanah
KALIMANTAN TIMUR FBI.www.tabloidfbi.com – SENIN, 9 NOVEMBER 2026
Polemik hukum yang melibatkan PT GAM kembali menjadi perhatian. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan penggugat dari Farhan Law Office, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru di tengah masyarakat.
Persoalan mendasarnya adalah bahwa perkara tersebut berkaitan dengan Surat Rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur, bukan mengenai penetapan kepemilikan ataupun keabsahan dokumen tanah milik Kelompok Tani (Poktan) CAL.
Berdasarkan informasi mengenai rangkaian putusan tersebut, gugatan yang diajukan penggugat telah ditolak hingga tingkat Mahkamah Agung. Namun, penolakan gugatan itu tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai putusan pengadilan yang mengesahkan kepemilikan tanah oleh PT GAM atau membatalkan dokumen lahan yang diklaim oleh Poktan CAL.
Jangan Campuradukkan Putusan Surat Rekomendasi dengan Hak Atas Tanah!
Hal penting yang perlu ditegaskan kepada publik adalah adanya perbedaan mendasar antara sengketa mengenai surat rekomendasi dan sengketa mengenai hak kepemilikan tanah.
Putusan mengenai surat rekomendasi tidak otomatis menjadi bukti bahwa seluruh persoalan kepemilikan lahan telah selesai secara hukum.
Apabila pokok perkara yang diperiksa pengadilan hanya menyangkut kewajiban PT GAM terhadap surat rekomendasi Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Timur, maka ruang lingkup putusan tersebut harus dibaca sesuai dengan amar dan pertimbangan hukumnya.
Sebaliknya, keabsahan dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan tanah, batas-batas lahan, dan hak-hak Poktan CAL merupakan persoalan yang harus dinilai berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum pertanahan yang berlaku.
Putusan Pengadilan Tidak Boleh Dijadikan Alat Pembenaran di Luar Pokok Perkara
Masyarakat perlu memperoleh penjelasan hukum yang transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kedudukan putusan pengadilan tersebut.
Jika terdapat pihak yang menyampaikan bahwa penolakan gugatan Farhan Law Office sekaligus membuktikan ketidakabsahan surat tanah Poktan CAL, maka kesimpulan tersebut harus diuji berdasarkan isi putusan yang sebenarnya.
Jangan sampai putusan mengenai satu persoalan hukum digunakan untuk membangun kesimpulan atas persoalan lain yang tidak pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan.
Prinsip kepastian hukum menuntut agar setiap putusan dibaca secara objektif, bukan hanya berdasarkan kepentingan salah satu pihak.
Hak Poktan CAL Tetap Harus Diuji Berdasarkan Bukti yang Sah
Keberadaan dokumen lahan yang dimiliki atau diklaim oleh Poktan CAL harus ditempatkan dalam proses pembuktian tersendiri.
Apabila terjadi perselisihan mengenai kepemilikan maupun penguasaan tanah, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat, termasuk pemeriksaan dokumen, riwayat penguasaan, dan status administrasi pertanahan.
Dengan demikian, putusan pengadilan mengenai surat rekomendasi tidak dapat dengan sendirinya dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa hak Poktan CAL telah gugur.
Publik Berhak Mengetahui Fakta Hukum yang Sebenarnya
Untuk menghindari simpang siur informasi, seluruh pihak terkait diharapkan membuka dan menjelaskan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jakarta, serta Mahkamah Agung secara lengkap.
Transparansi tersebut penting untuk memastikan apakah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap memang hanya menyangkut surat rekomendasi atau terdapat pertimbangan lain yang relevan terhadap sengketa lahan.
Sekali lagi, harus dibedakan secara tegas: kalah dalam gugatan mengenai surat rekomendasi bukan berarti kalah dalam sengketa kepemilikan tanah.
Begitu pula, kemenangan dalam perkara surat rekomendasi tidak otomatis membuktikan keabsahan hak kepemilikan tanah yang masih diperselisihkan.
Hukum harus ditegakkan berdasarkan fakta, bukti, dan ruang lingkup putusan pengadilan, bukan berdasarkan penafsiran sepihak.
Persoalan PT GAM dan Poktan CAL harus ditempatkan secara proporsional demi menjamin kepastian hukum, melindungi hak seluruh pihak, serta mencegah berkembangnya informasi yang menyesatkan masyarakat.
Media tabloid FBI terus buka ruang hak jawab untuk keberimbangan berita sesuai undang undang nomor 40 tahun 1999
Editor : N.Mujianto
Redaksi Tabloid Fokus Berita Indonesia (FBI)
