Pom Mini Diduga Jadi Ladang Bisnis BBM Subsidi Ilegal di Sumedang! Satpol PP Ingatkan Ancaman Pidana 6 Tahun Penjara dan Denda Rp60 Miliar”
Pom Mini Diduga Jual BBM Subsidi Rp12 Ribu per Liter, Satpol PP Sumedang Beri Peringatan: Jangan Tunggu Berurusan dengan Hukum!
SUMEDANG FBI.www.tabloidfbi.com – , SENIN (9/11/2026) – Maraknya penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang diduga merupakan bensin bersubsidi pemerintah melalui sejumlah kios Pom Mini di Kabupaten Sumedang mulai mengundang pertanyaan publik. Selain menyangkut legalitas usaha dan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, persoalan ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat akibat potensi kebakaran.
Redaksi Tabloid Fokus Berita Indonesia (FBI), media cetak dan online, melakukan klarifikasi kepada Winny Yusharrini, Komandan Regu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang, terkait maraknya aktivitas penjualan BBM eceran melalui Pom Mini.
Dalam keterangannya, Winny mengungkapkan bahwa pihak Satpol PP Kabupaten Sumedang saat ini masih mengedepankan langkah persuasif berupa edukasi kepada para pedagang, sebelum mengambil langkah penegakan peraturan sesuai kewenangannya.
“Intinya kita masih sebatas edukasi kepada para pedagang supaya jangan sampai nantinya berurusan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya terdapat ketentuan sanksi pidana,” jelas Winny kepada Redaksi FBI.
Dugaan Penjualan Capai 300 Liter Sehari, Harga Rp12 Ribu per Liter
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah informasi mengenai penjualan BBM yang diduga bersubsidi melalui Pom Mini dengan volume mencapai 300 liter per hari untuk satu unit usaha.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam klarifikasi, harga jual BBM tersebut mencapai Rp12.000 per liter, sementara harga resmi Pertalite bersubsidi disebut Rp10.000 per liter.
Apabila angka penjualan tersebut benar, terdapat selisih harga Rp2.000 per liter atau setara Rp600.000 dalam sehari pada volume 300 liter. Namun, angka tersebut bukan keuntungan bersih pedagang karena belum memperhitungkan biaya pembelian, operasional, dan pengeluaran lainnya.
Persoalan mendasarnya bukan semata-mata selisih harga, melainkan dari mana BBM tersebut diperoleh, apakah termasuk BBM bersubsidi, serta apakah mekanisme pembelian dan penjualannya sesuai ketentuan hukum.
Publik berhak mempertanyakan apakah BBM subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya justru diperjualbelikan kembali melalui jalur yang tidak semestinya.
Satpol PP Sudah Lakukan Edukasi di Tegalkalong dan Rancapurut
Winny menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil sampel pemantauan terhadap aktivitas Pom Mini di wilayah Tegalkalong dan Rancapurut, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.
“Kita belum sampai penindakan, Ketua. Masih sebatas mengedepankan edukasi. Kemarin kita ambil sampel di wilayah Tegalkalong dan Rancapurut, Kecamatan Sumedang Utara,” ungkapnya.
Menurut Winny, edukasi tersebut mencakup pemahaman mengenai ketentuan hukum dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
Ia juga menyoroti persoalan perizinan usaha. Berdasarkan pengamatannya, rata-rata pedagang Pom Mini yang menjadi perhatian pihaknya belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas usaha, kepatuhan administrasi, hingga kewajiban perpajakan yang berlaku.
Meski demikian, kepemilikan NIB saja tidak otomatis memberikan hak untuk memperjualbelikan BBM bersubsidi. Kegiatan niaga BBM tetap harus memenuhi ketentuan perizinan sektor migas dan aturan distribusi yang berlaku.
Ancaman Kebakaran Tak Boleh Dianggap Sepele
Selain persoalan hukum, Satpol PP Kabupaten Sumedang juga menaruh perhatian serius terhadap aspek keselamatan.
Winny mengingatkan agar aktivitas penjualan BBM eceran tidak sampai menimbulkan peristiwa kebakaran sebagaimana kejadian yang pernah terjadi di kawasan Jalan Kartini.
“Edukasinya juga masalah keamanan, jangan sampai kejadian kebakaran seperti tempo hari di Jalan Kartini,” terangnya.
Penyimpanan dan penjualan BBM merupakan aktivitas yang memiliki risiko kebakaran apabila tidak didukung fasilitas, prosedur keselamatan, dan pengawasan yang memadai.
Karena itu, pengawasan terhadap Pom Mini tidak cukup hanya melihat kelengkapan administrasi usaha, tetapi juga harus mempertimbangkan keselamatan pedagang, konsumen, dan masyarakat di sekitar lokasi.
### Jika Tetap Membandel, Satpol PP Siap Teruskan ke Bidang Penegakan Peraturan
Winny menegaskan bahwa pendekatan edukasi bukan berarti membiarkan dugaan pelanggaran berlangsung tanpa batas.
“Kami dari Satpol PP tetap akan terus mengedukasi supaya para pemilik Pom Mini tidak sampai bersinggungan dengan hukum karena kurangnya informasi,” jelasnya.
Namun, apabila setelah diberikan pembinaan masih ditemukan pelanggaran, Satpol PP dapat meneruskan persoalan tersebut kepada bidang yang menangani penegakan peraturan daerah.
“Sesuai SOP, bila masih saja bandel, akan kita serahkan ke Bidang PPUD untuk diambil tindakan tegas,” tegas Winny.
Ia menjelaskan bahwa kewenangan Satpol PP berada pada ranah penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sementara itu, penanganan tindak pidana di bidang migas merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Winny juga memandang penting adanya operasi gabungan yang melibatkan instansi terkait.
Menurutnya, tindakan administratif seperti penertiban, penyitaan sesuai dasar hukum, atau penutupan tempat usaha dapat dilakukan dalam batas kewenangan dan prosedur yang berlaku. Adapun penegakan sanksi pidana harus melalui aparat penegak hukum yang berwenang.
### UU Migas Mengatur Ancaman Pidana, Penjualan BBM Subsidi Tak Bisa Sembarangan
Ketentuan pidana terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah tercantum dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan UU Cipta Kerja.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar bagi pihak yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.
Namun, penerapan pasal pidana tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keberadaan Pom Mini atau harga jualnya. Harus ada pembuktian mengenai jenis BBM, sumber pasokan, kegiatan niaga, serta unsur pelanggaran lainnya.
Redaksi FBI Pertanyakan Pengawasan dan Asal Pasokan BBM
Maraknya Pom Mini yang diduga menjual BBM bersubsidi menjadi perhatian serius dari sisi kontrol sosial dan pengawasan distribusi energi.
Redaksi Tabloid FBI menilai terdapat sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab secara terbuka oleh instansi berwenang:
* Dari mana sumber pasokan BBM yang dijual melalui Pom Mini dengan harga Rp12.000 per liter?
* Apakah BBM tersebut benar merupakan Pertalite bersubsidi yang diperoleh dari SPBU resmi?
* Apakah pembelian dalam jumlah besar dilakukan menggunakan kendaraan atau wadah tertentu untuk kemudian dijual kembali?
* Apakah para pengelola Pom Mini memiliki perizinan usaha dan memenuhi standar keselamatan?
* Kapan instansi terkait bersama aparat penegak hukum akan melakukan pemeriksaan terpadu apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar dugaan, agar tidak merugikan pedagang yang menjalankan usaha secara sah.
Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembinaan kepada pelaku usaha kecil juga tidak boleh diabaikan.
Jangan Sampai BBM Subsidi Menjadi Ladang Keuntungan Ilegal
Persoalan distribusi BBM bersubsidi menyangkut kepentingan masyarakat luas. Apabila ditemukan praktik pengalihan BBM subsidi untuk kegiatan niaga ilegal, maka tindakan tersebut harus ditangani secara profesional dan transparan.
Langkah edukasi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Sumedang patut menjadi awal pengawasan yang berkelanjutan. Namun, ketika terdapat bukti pelanggaran, tindakan sesuai hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Redaksi Tabloid Fokus Berita Indonesia (FBI) akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers, sekaligus membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pengelola Pom Mini, pihak SPBU, instansi pengawas migas, maupun pihak lain yang berkepentingan.
Sebab, BBM subsidi harus sampai kepada masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan melalui rantai distribusi yang melanggar hukum.
Media tabloid FBI membuka ruang hak jawab terkait pemberitaan agar berimbang sesuai undang undang nomor 40 tahun 1999
Editor : N.Mujianto
Redaksi Tabloid Fokus Berita Indonesia (FBI) Media Cetak & Online Senin, 9 November 2026
